Larangan Buka Puasa Bersama, NU: Lebih Baik ASN Berbagi Makanan kepada yang Membutuhkan

Avatar photo

- Pewarta

Sabtu, 25 Maret 2023 - 06:23 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Menteri Agama (Menag), Yaqut Cholil Qoumas. (Dok. Kemenag.go.id)

Menteri Agama (Menag), Yaqut Cholil Qoumas. (Dok. Kemenag.go.id)

INFOEMITEN.COM – Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas menegaskan bahwa ia beserta jajaran menteri Kabinet Indonesia Maju akan mengikuti arahan Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) untuk meniadakan kegiatan buka puasa bersama selama Ramadhan 1444 Hijriah/2023 Masehi.

“Itu bukan larangan, tetapi arahan dari Presiden karena melihat kondisi situasi. Kami sebagai anak buah ya pasti akan mengikuti dong arahan Presiden,” kata Yaqut kepada awak media di lingkungan Istana Kepresidenan Jakarta, Jumat 24 Maret 2023.

Menag juga menampik anggapan bahwa arahan itu akan membuat Presiden Jokowi dicap anti Islam.

“Enggak kok, buka bersama (saja) kok. Enggak lah, Presiden sangat concern terhadap Islam, Presiden sangat perhatian dengan umat Islam,” katanya.

Konten artikel ini dikutip dari media online Ekonominews.com, salah satu portal berita terbaik di Indonesia.

Dalam kesempatan terpisah, Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) Yahya Cholil Staquf mengutarakan pendapat serupa sembari menyarankan bahwa ada baiknya kalangan Aparat Sipil Negara (ASN) menggiatkan berbagi makanan berbuka kepada yang membutuhkan ketimbang menggelar buka bersama.

“Kalau bagi-bagi ke kaum fakir miskin, itu saya kira penting. Bagi-bagi (santapan) buka untuk fakir miskin, untuk orang terjebak macet dan sebagainya.”

“Gak usah bikin seolah-olah kita jadi pesta besar makan-makan,” kata Yahya yang juga menyambangi Istana Kepresidenan Jakarta, Jumat.

Di sisi lain, Yahya menceritakan sudut pandang warga Nahdliyin cenderung kurang bersemangat untuk mengikuti kegiatan buka bersama, lantaran padatnya aktivitas di bulan Ramadan.

“Kalau orang NU ini sebenarnya sumpek diajak buka bersama itu. Kami itu kalau di NU kegiatan habis Shalat Maghrib itu kita sudah siap-siap Tarawih, habis Tarawih baru (bisa) kegiatan,” katanya.

Yahya bahkan berkelakar bahwa dirinya paling takut diundang acara buka puasa bersama setiap kali bulan Ramadan tiba.

Rilisbisnis.com mendukung program publikasi press release di media khusus ekonomi & bisnis untuk memulihankan citra yang kurang baik ataupun untuk meningkatan reputasi para pebisnis/entrepreneur, korporasi, institusi ataupun merek/brand produk.

“Buka bersama itu sumpek. Saya sendiri paling takut kalau puasa diundang buka puasa bersama, paling takut saya,” ujarnya.

Sebelumnya beredar surat tertanggal 21 Maret 2023 dengan kop Sekretariat Kabinet bernomor R-38/Seskab/DKK/03/2023 yang bersifat rahasia, yang ditujukan kepada Menteri Kabinet Indonesia Maju, Jaksa Agung, Panglima TNI, Kapolri dan Kepala Badan/Lembaga.

Surat itu berisi arahan Presiden Joko Widodo yang berisi tiga poin yakni:

  1. Penanganan COVID-19 saat ini dalam transisi pandemi menuju endemi, sehingga masih diperlukan kehati-hatian.
  2. Sehubungan dengan hal tersebut, pelaksanaan kegiatan Buka Puasa Bersama pada bulan suci Ramadhan 1444H agar ditiadakan.
  3. Menteri Dalam Negeri agar menindaklanjuti arahan tersebut di atas kepada para Gubernur, Bupati, dan Wali Kota.

Surat tersebut ditandatangani Sekretaris Kabinet (Seskab) Pramono Anung dengan tembusan kepada Presiden dan Wakil Presiden sebagai laporan.

Seskab kemudian pada Kamis (23/3) mengklarifikasi bahwa surat tersebut ditujukan hanya kepada para menteri/pejabat pemerintahan dan tidak berlaku bagi masyarakat umum.***

Berita Terkait

Dr. Hj. Ida Fauziyah Hadiri HUT BNSP ke-19: Pentingnya Digitalisasi dalam Sertifikasi Disorot
Mark Up Harga Beras Impor Picu Kenaikan Harga Pangan, Aparat Penegak Hukum Diminta Bertindak Cepat
Bukan Kasus Harun Masiku, Kali Ini KPK Panggil Hasto Kristiyanto Sebagai Saksi dalam Kasus Korupsi DJKA
Kami Mengucapkan Selamat Bertugas kepada Bapak Sudaryono Sebagai Wakil Menteri Pertanian RI
Diserahkan Ditjen Minerba ke Kejaksaan Negeri, Penanganan Kasus Tambang Emas Tanpa Izin di Ketapang
Terkait Dugaan Mark Up Harga Impor Beras dari Vietnam Dilaporkan ke KPK, Perum Bulog Beri Tanggapan
Sertifikat Lisensi BNSP untuk LSP IKEPAMI, Dukung Peningkatan Kualitas SDM Pasar Modal
Sebanyak 103 Warga Taiwan Terancam akan Dideportasi, Dugaan Keterlibatan dalam Kejahatan Siber
Jasasiaranpers.com dan media online ini mendukung program manajemen reputasi melalui publikasi press release untuk institusi, organisasi dan merek/brand produk. Manajemen reputasi juga penting bagi kalangan birokrat, politisi, pengusaha, selebriti dan tokoh publik.

Berita Terkait

Selasa, 23 Juli 2024 - 14:31 WIB

Dr. Hj. Ida Fauziyah Hadiri HUT BNSP ke-19: Pentingnya Digitalisasi dalam Sertifikasi Disorot

Senin, 22 Juli 2024 - 07:59 WIB

Mark Up Harga Beras Impor Picu Kenaikan Harga Pangan, Aparat Penegak Hukum Diminta Bertindak Cepat

Jumat, 19 Juli 2024 - 22:07 WIB

Bukan Kasus Harun Masiku, Kali Ini KPK Panggil Hasto Kristiyanto Sebagai Saksi dalam Kasus Korupsi DJKA

Kamis, 18 Juli 2024 - 14:30 WIB

Kami Mengucapkan Selamat Bertugas kepada Bapak Sudaryono Sebagai Wakil Menteri Pertanian RI

Rabu, 10 Juli 2024 - 07:55 WIB

Diserahkan Ditjen Minerba ke Kejaksaan Negeri, Penanganan Kasus Tambang Emas Tanpa Izin di Ketapang

Sabtu, 6 Juli 2024 - 09:52 WIB

Terkait Dugaan Mark Up Harga Impor Beras dari Vietnam Dilaporkan ke KPK, Perum Bulog Beri Tanggapan

Sabtu, 6 Juli 2024 - 00:47 WIB

Sertifikat Lisensi BNSP untuk LSP IKEPAMI, Dukung Peningkatan Kualitas SDM Pasar Modal

Sabtu, 29 Juni 2024 - 13:34 WIB

Sebanyak 103 Warga Taiwan Terancam akan Dideportasi, Dugaan Keterlibatan dalam Kejahatan Siber

Berita Terbaru