Minta Menteri Tak Keluarkan Kebijakan Ekstrem Terkait Hajat Orang Banyak, Ini Penjelasan Presiden Jokowi

Avatar photo

- Pewarta

Jumat, 13 September 2024 - 17:12 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Presiden Joko Widodo (Jokowi). (Dok. presidenri.go.id)

Presiden Joko Widodo (Jokowi). (Dok. presidenri.go.id)

INFOEMITEM.COM – Presiden Jokowi meminta kepada jajaran menteri dan kepala lembaga untuk menjaga keamanan dan ketertiban.

Serta tidak mengeluarkan kebijakan yang ekstrem berkaitan dengan hajat orang banyak dan tidak merugikan masyarakat.

Jokowi menyampaikan hal itu saat memimpin Sidang Kabinet Paripurna kedua, pada Jumat (13/9/2024).

Sidang tersebut sekaligus yang terakhir kalinya bersama para menteri Kabinet Indonesia Maju di Istana Garuda IKN, Kalimantan Timur.

“Jangan membuat kebijakan-kebijakan yang ekstrem, terutama yang berkaitan dalam hajat orang banyak.”

“Yang berpotensi merugikan masyarakat luas, yang berpotensi menimbulkan gejolak,” kata Presiden Jokowi.

Dalam sambutan pembukanya, Presiden Jokowi meminta adanya stabilitas ekonomi untuk melakukan pembangunan sampai pemerintahan berikutnya terbentuk.

Presiden menekankan kepada para menteri dan kepala lembaga untuk bisa menjaga daya beli masyarakat, tingkat inflasi hingga pertumbuhan ekonomi.

Selain stabilitas ekonomi, Jokowi juga minta menjaga stabilitas Negara demi memastikan tidak ada “riak-riak” atau gejolak sampai pemerintahan baru terbentuk.

“Menjaga situasi yang kondusif. Kita butuh stabilitas untuk tetap tumbuh, kita butuh untuk melakukan pembangunan.”

“Sehingga pastikan jangan sampai ada riak-riak gejolak sampai pemerintahan berikutnya terbentuk,” kata Presiden Jokowi.

Rilisbisnis.com mendukung program publikasi press release di media khusus ekonomi & bisnis untuk memulihankan citra yang kurang baik ataupun untuk meningkatan reputasi para pebisnis/entrepreneur, korporasi, institusi ataupun merek/brand produk.

Adapun Sidang Kabinet Paripurna kedua dilaksanakan dalam masa Presiden berkantor di IKN hingga satu hari sebelum pelantikan presiden dan wakil presiden terpilih pada 19 Oktober 2024.

Sejumlah Menteri Kabinet Indonesia Maju yang terlihat hadir dalam Sidang Kabinet Paripurna, yakni Menteri Pertahanan sekaligus Presiden Terpilih RI Prabowo Subianto.

Sekretaris Kabinet Pramono Anung, Menteri BUMN Erick Thohir, Menteri PANRB Azwar Anas, Menteri ESDM Bahlil Lahadalia.

Menperin Agus Gumiwang, serta Menko Marinves Luhut Panjaitan. Menko PMK Muhadjir Effendy, Menkes Budi Gunadi Sadikin, Menko Polhukam Hadi Tjahjanto.

Mensesneg Pratikno, Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko, Mendagri Tito Karnavian, Menlu Retno Marsudi, Menkeu Sri Mulyani, Menteri PUPR Basuki Hadimuljono.

Mendikbud Ristek Nadiem Makarim, Menko Perekonomian Airlangga Hartarto, Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono.

Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya, Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi, Mensos Saifullah Yusuf, Menteri Tenaga Kerja Ida Fauziah.

Menkominfo Budi Arie Setiadi, Menteri Desa dan PDTT Abdul Halim, Menteri PPN Suharso Monoarfa, Menkumham Supratman Andi Atgas dan Menteri ATR/Kepala BPN Agus Harimurti Yudhoyono.***

Sempatkan untuk membaca berbagai berita dan informasi seputar ekonomi dan bisnis lainnya di media Infoekbis.com dan Harianinvestor.com

Jangan lewatkan juga menyimak berita dan informasi terkini mengenai politik, hukum, dan nasional melalui media 062.live dan Apakabarjateng.com

Sedangkan untuk publikasi press release di media ini atau serentak di puluhan media lainnya, klik Rilisbisnis.com (khusus media ekbis) dan Jasasiaranpers.com (media nasional)

Atau hubungi langsung WhatsApp Center Rilispers.com : 085315557788, 087815557788, 08111157788.

Pastikan juga download aplikasi Hallo.id di di Playstore (Android) dan Appstore (iphone), untuk mendapatkan aneka artikel yang menarik. Media Hallo.id dapat diakses melalui Google News.

Berita Terkait

Strategis Dorong Perekonomian, Menkeu Sri Mulyani Indrawati Soal Kebijakan Penghapusan Utang Macet UMKM
Kepala Badan Pengelola Investasi Danantara Beri Penjelasan Resmi Terkait Peluncuran Danantara Diundur
Anindya Bakrie Ikut Lawatan Presiden Prabowo Subianto ke Luar Negeri, Peluang Besar untuk Tarik Investasi
Dukung Hilirisasi Tambang dan Ketahanan Energi, Minergi Media Luncurkan Portal Tambangpost.com
Dinilai Bisa Buat Fiskal Negara Terjaga, Kementerian Keuangan di Bawah Presiden Prabowo Subianto
Daftar Lengkap Jajaran Pengurus Kadin Indonesia Periode 2024 – 2029 yang Dipimpin oleh Anindya Novyan Bakrie
Data FSVA 2024 Ungkap 62 Kabupaten/Kota Pada 2023 Masih Termasuk Wilayah Rentan Rawan Pangan
Indonesia dan Tiongkok Berkomitmen Dagang Senilai 13,64 Miliar Dolar AS dalam 32 Kesepakatan
Jasasiaranpers.com dan media online ini mendukung program manajemen reputasi melalui publikasi press release untuk institusi, organisasi dan merek/brand produk. Manajemen reputasi juga penting bagi kalangan birokrat, politisi, pengusaha, selebriti dan tokoh publik.

Berita Terkait

Sabtu, 9 November 2024 - 07:01 WIB

Strategis Dorong Perekonomian, Menkeu Sri Mulyani Indrawati Soal Kebijakan Penghapusan Utang Macet UMKM

Kamis, 7 November 2024 - 10:26 WIB

Kepala Badan Pengelola Investasi Danantara Beri Penjelasan Resmi Terkait Peluncuran Danantara Diundur

Senin, 4 November 2024 - 09:10 WIB

Anindya Bakrie Ikut Lawatan Presiden Prabowo Subianto ke Luar Negeri, Peluang Besar untuk Tarik Investasi

Sabtu, 26 Oktober 2024 - 20:04 WIB

Dukung Hilirisasi Tambang dan Ketahanan Energi, Minergi Media Luncurkan Portal Tambangpost.com

Sabtu, 26 Oktober 2024 - 08:19 WIB

Dinilai Bisa Buat Fiskal Negara Terjaga, Kementerian Keuangan di Bawah Presiden Prabowo Subianto

Kamis, 24 Oktober 2024 - 14:53 WIB

Daftar Lengkap Jajaran Pengurus Kadin Indonesia Periode 2024 – 2029 yang Dipimpin oleh Anindya Novyan Bakrie

Rabu, 16 Oktober 2024 - 15:21 WIB

Data FSVA 2024 Ungkap 62 Kabupaten/Kota Pada 2023 Masih Termasuk Wilayah Rentan Rawan Pangan

Senin, 14 Oktober 2024 - 10:59 WIB

Indonesia dan Tiongkok Berkomitmen Dagang Senilai 13,64 Miliar Dolar AS dalam 32 Kesepakatan

Berita Terbaru