Rencana Go Public PT AMMAN Mineral Internasional Dipersoalkan Politisi PDIP Adian Napitupulu, Ini Alasannya

INFOEMITEN.COM – Anggota Komisi VII DPR RI Adian Napitupulu yang juga politisi PDIP meminta Otoritas Jasa Keuangan (OJK) RI untuk menunda dokumen terkait rencana go public saham PT AMMAN Mineral Internasional.

Hal itu disampaikan Adian dalam diskusi interaktif “Menyorot Rencana PT AMMAN Mineral: Perspektif Regulasi dan Akademik” di Jakarta, Senin, 22 Mei 2023.

“Harus dipastikan yang mau kita IPO-kan itu yang memang layak IPO. Layak secara regulasi, layak secara lingkungan,” kata Adian Napitupulu menegaskan.

ADVERTISEMENT

SCROLL TO RESUME CONTENT

Adian Napitupulu menjelaskan banyak permasalahan yang semestinya diselesaikan terlebih dulu oleh AMMAN Mineral sebelum memutuskan mengajukan IPO.

Dari pengamatannya, saat ini perusahaan tersebut terkesan juga menyertakan berbagai permasalahan dalam rencana IPO.

Baca artikel menarik lainnya di sini: Hasto Beri 2 Buku Bung Karno dan Megawati Saat Gibran Penuhi Panggilan PDIP Terkait dengan Prabowo

“Pertama, ini jualan saham atau jualan masalah. Jangan sampai kemudian penjualan sahamnya, tapi juga masalahnya, pindah,” jelas Adian Napitupulu

Selain banyak masalah yang belum rampung, sambung Adian Napitupulu, hingga saat ini juga tidak ada kejelasan sebenarnya yang didaftarkan IPO.

PT AMMAN Mineral Nusa Tenggara Barat atau PT AMMAN Mineral Internasional?

Adian Napitupulu mempertanyakan kenapa yang di IPO-kan bukan anak perusahaan melainkan holdingnya.

“Saya malah baru ngerti, ternyata yang dijual itu induknya, bukan anak perusahaannya,” kata Adian Napitupulu.

“Anak usahanya dalam proses kerjanya, dalam proses industrinya kan dia anak usahanya. Loh kenapa yang di IPO kan holdingnya,” katanya menegaskan.

AMMAN Mineral Internasional. merupakan anak usaha PT Medco Energi Internasional Tbk (MEDC).

Korporasi telah merencanakan Initial Public Offering (IPO) atau Penawaran Umum Perdana Saham kepada publik.

Perusahaan telah memasukkan dokumen pendaftaran IPO ke OJK pada tanggal 21 Maret 2023 lalu.***